Transparansi Kabinet Jokowi

Tarik ulur kabinet Jokowi dalam menyusun nama-nama yang akan menduduki posisi menteri dalam kabinetnya harus di pertanyakan lagi?.lima hari setelah dilantik menjadi persiden dan wakil persiden RI yang ke-7 pada tanggal 20 oktober yang lalu,perangkat pemerintahan tak kunjung diumumkan.Kekosongan dalam pemerinthan baru membuat Negara tampa outopilot, kini banyak menuai polemik,hal ini membuat komentar berdatangan dari pelbagi media maupun opini publik,banyak para politisi yang menanggapi salah satunya dari Ketua DPP Partai Golkar yaitu Tantowi yahya,lambatnya jokwi dalam megumumkan nama-nama menteri dalam kabinetnya membuat masyarakat menjadi resah dan tidak sabar lagi untuk mengetahui nama-nama yang akan membantu kinerja kepresidenan selama lima tahun kedepan.Alasan kuat yang disinyalir dari stacmenet Jokwi yaitu,bahwa orang yang akan menduduki posisi menteri dalam kabinetnya harus profesional,bekerja keras dan bersih dari kejahatan korupsi.Tiga(3) nama dari tiga puluh empat(34) menteri yang akan menjadi bursa di kabinet Jokowi Jk adalah Hendro priono,Wiranto dan Ryamizard ryacudu.Siapa yang tidak mengenal meraka?meraka adalah para pelaku kasus kejahatan kemanusian.Dua diantanya Mayor jendral dan satunya mantan kapala Badan Intelejen Negara(BIN).Kemunculan ketiga nama ini!membuat kita bertanya lagi dimana transparansi Jokowi dalam menentukan posisi kabinet Indonesia hebat,selama masa kampanye Jokowi mengumbar dan berjanji akan menyelesaikan kasus kejahatan kemanusian dan megusut tuntas pelanggaran hak asasi manusia,realitas yang ada menunjukan bahwa keberadaan orang-orang ini tetap dijadikan sebagai meteri dalam kabinetnya,hal ini bertentangan dengan kata-kata serta perbuatnya,Jokowi tidak konsisten dengan janji-janji selama kampanye,hak asasi manusia hanya dijadikan barang jualan dan jadi debat kusir ketika masing-masing cawapres menunjukan taring intelektualnya dihadapan masa kapanye pemilihan persiden dan wapres.Dalam perspektif hak asasi manusia(Ham) pandangan dunia tetang Ham adalah pandangan kesemestaan,ini semata mata demi proteksi dan eksistensi nilai-nilai kemanusian sebagai mahluk ciptaan Tuhan.Komite Mahasiswa dan Pemuda Anti Kekerasan(KOMPAK) menilai bahwa Jokowi telah gagal dan hanya mengumbar janji manis dalam mungusut tuntas kasus kasus kejahatan kemanusian yang dilakukan oleh negara itu sediri.Tentunya hal ini tidak bisa biarkan terus-menerus terjaadi.Jika hari ini jokowi naik jadi persiden dengan kekuatan rakyat,maka rakyat harus mempunyai legitimasi lebih untuk menuntut lebih kepada jokowi agar segera menepati janji-janjinya selama masa kampanye,jangan diam ayo lawan,kebenaran adalah masa depan.Masa depan Bangsa akan tecapai jika seluruh elemen bangsa berada pada jalan kebenaran.Tuntaskan kasus pelanggaran HAM dan adil para pelaku kejahatan kemanusian.Jokowi harus mengambil sikap yang tegas dalam menyusun kabinet serta nama-nama yang akan di tempatkan menjadi menteri, tanpa harus ada interfensi dari oraang lain.